SUKSESI

Secara umum ada beberapa macam Suksesi, Di antaranya adalah Suksesi Negara dan Suksesi Pemerintahan.

Suksesi Negara didefinisikan sebagai Pengalihan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara yang telah berubah atau kehilangan identitasnya kepada negara-negara atau kesatuan-kesatuan lain.  Suksesi Negara terjadi karena adanya latar belakang yaitu adanya perubahan baik secara keseluruhan atau sebagian kedaulatan atas bagian-bagian wilayahnya negara yang bersangkutan. Jadi, Suksesi Negara ini berawal dari adanya kondisi perubahan pada negara yang bersangkutan.

Menurut pasal 2 Konvensi Wina mengenai suksesi negara berkaitan dengan Harta Benda, Arsip-Arsip dan Utang-Utang negara tanggal 7 April 1983, Suksesi Negara Didefinisikan sebagai “ Penggantian kedudukan satu negara oleh negara lainya dalam hal tanggung jawab bagi hubungan-hubungan internasional wilayah itu”.

Suksesi Pemerintahan lebih cenderung berdasarkan permasalahan-permasalahan internal. Secara garis besar pengertian Suksesi Negara dan Suksesi Pemerintahan tidak jauh berbeda, hanya saja Suksesi Pemerintahan, terjadi melaui proses konstitusional atau proses revolusi. Pemerintah yang baru memegang kendali pemerintahan.

Persoalan-persoalan Internasional yang berkenaan dengan masalah Suksesi ini adalah sebagai berikut :

  1. sampai sejauh mana hak-hak dan kewajiban negara atau pemerintahan yang digantikan akan terhapus.
  2. sampai sejauh mana Negara atau Pemerintahan yang diserahi seluruh atau sebagian kedaulatan tersebut, berhak atas hak-hak atau tunduk pada kewajiban-kewajiban demikian.

Prinsip Umum dari adanya Suksesi tersebut adalah bahwa ada negara atau pemerintahan yang kehilangan sebagian atau seluruhnya kedaulatan yang dimiliki dan ada negara atau pemerintahan yang menikmati kedaulatan dari negara atau pemerintahan sebelumnya.

Tentang perubahan kedaulatan pun terdapat berbagai macam cara, di antaranya yang mungkin terjadi melalui aneksasi (pencaplokan wilayah) melalui keputusan konvensi Internasional, penyerahan suka rela, pemisahan ( seccesion) atau revolusi.

Dari beberapa cara tersebut tidak serta merta mutlak dapat diterapkan namun ada kondisi-kondisi tertentu sebagai faktor yang mempengaruhi macam cara dimaksud, di antaranya bergantung kepada ukuran wilayah, jumlah penduduk yang terlibat dan kepentingan-kepentingan sosial ekonomi yan berkaitan, yang mana tidak dapat dibantah lagi memainkan peranan dalam negara-negara modern dalam strukturnya yang kompleks.

Dalam praktek Suksesi Modern, salah satu kriteria pokoknya adalah aspek keadilan dan kepantasan. Kecenderungan modern adalah mengatur secara tegas semua kemugkinan kasus yang timbul berdasarkan traktat antara para pihak terkait ( yang disebut “ suksesi suka rela” / voluntary succesion ).

Adapun mengenai perubahan kedaulatan baik negara dan pemerintahan, dapat dilihat dari masing-masing peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Suksesi Negara

Dalam Suksesi Negara, ada beberapa kemungkinan yang terjadi bilamana Suksesi tersebut dilakukan. Suksesi Negara menyangkut peralihan beberapa hak. Berdasarkan acuan yang dianut Secara umum meliputi:

Suksesi hak-hak dan kewajiban-kewajiban traktat

Konvensi Wina, khususnya ketentuan pasal 2 lebih condong ke arah adanya pengakuan terhadap kebiasaan internasional, dalam hal traktat, traktat yang lebih diutamakan justru yang tidak tertulis.tidak terdapat garis perbedaan yang jelas yang dapat ditarik antara pengalihan hak-hak dan kewajiban-kewajiban melalui berlakunya hukum pengalihan hak-hak atu kewajian-kewajiban melalui penetapan atau novasi konvensi ( yaitu pihak atau pihak-pihak lainya dalam perjanjian terkait ), atau pembuatan traktat baru. pasal 9 Ayat 1.

Apabila sebuah negara lenyap karena kehilangan semua wilayahnya, prima face maka tidak ada hak-hak dan kewajiban yang sifatnya pelaksanaan ( executory character ) berdasarkan traktat yang beralih kepada negara suksesor, kecuali:

  1. Traktat-traktat yang secara langsung berkenaan dengan wilayah yang telah berganti pemilik.
  2. Konvensi-konvensi multilateral berkaitan dengan kesehatan, narkotika, hak-hak manusia dan hal yang serupa, yang dimaksudkan untuk berlaku, meskipun ada perubahn-perubahan terhadap wilayah.

Menurut Konvensi Wina 1978, apabila bagian wilayah dimasukkan dalam wilayah negara lain, maka :

  1. Traktat-traktat negara yang digantikan tidak berlaku lagi dalam kaitan wilayah yang beralih tersebut.
  2. Traktat-traktat negara suksesor harus berlaku di wilayah yang beralih tersebut, kecuali ditentukan secara tegas dalam traktat yang bersangkutan.

Traktat ekstradisi, pada umumnya tidak begitu esensial bagi negara suksesor, karena biasanya traktat pidana Nasional negara yang di gantikan, dan yang berbeda  mungkin akan berlaku berkenaan dengan negara suksesor.

Bagian IV Konvensi Wina 1978 (pasal-pasal 31-38) memuat ketentuan bahwa traktat-traktat yang ada dan yang relevan akan tetap berlaku, baik dengan hubungannya dengan negara suksesor atau dengan negara yang digantian, kecuali para pihak terkait mempunyai pendapat lain, atau jika nampak dari traktat itu sendiri ditentukan lain yaitu bahwa berlakunya traktat terhadap negara suksesor atau terhadap negara yang digantikan, mungkin kurang sesuai dengan maksud dan tujuan traktat tersebut atau syarat-syarat berlakunya.

Suksesi terhadap Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Kontraktual non-Keuangan

Prinsip umumnya adalah Mengabulkanya, kecuali jika memenuhi kualifikasi tertentu, bahwa hak-hak yang tidak sesuai dengan ketertiban umum dan sosial negara suksesor, meskipun sifatnya tetap dan dapat diperoleh, tidak semestinya mengikat negara tersebut.Doktrin mengenai hak-hak tetap dan hak-hak yang diperoleh fungsinya adalah untuk memperlunak  kaidah-kaidah yang lebih awal mengenai suksesi terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban kontraktual.

Suksesi dan Kontrak-Kontrak Konsesi

Kewajiban-kewajiban berdasarkan kotrak-kontrak konsesi berakhir karena adanya perubahan kedaulatan yang disebabkan oleh lenyapnya negara lama. Hak-hak yang dilaksanakan berdasarkan konsesi pun dapat saja bersesuaian dengan beberapa kepentingan substansial yang mendukung negara suksesor, yang mana akan adil dan wajar apabila pemegang konsesi itu akan terus menikmati hak-haknya. Pemegang konsesi dalam teori, senantiasa diberi hak-hak untuk memperoleh ganti rugi atas dasar syarat-syarat yang adil karena kehilangan hak-haknya, termasuk kehilangan hak-hak pelaksanaan, yang dengan demikian hak-hak ini berakhirnya hanya tunduk kepada suatu kewajiban negara suksesor untuk memberikan ganti rugi yang layak. Pemegang konsesi seringkali dikatakan tetap berhak atas bunga dari uang yang ditanamkan dan tenaga kerja yang digajinya, dan hal ini, baik diklasifikasikan sebagai hak-hak yang diperoleh atau hak-hak lainya, harus dihormati oleh negara suksesor.

Suksesi dan Utang-utang Negara

Menurut konvensi Wina pasal 36 bahwa suksesi negara-negara tidak mempengaruhi Hak-hak Kewajiban-kewajiban seperti Kreditur-kreditur.

Dengan demikian suatu perjanjian antara negara yang digantikan dan negara suksesor yang mengatur bagian-bagian utang-utang negara yang harus beralih tidak dapat diserahkan terhadap kreditur ketiga atau organisasi internasional kreditur. Dalam hal tidak adanya perjanjian, harus beralih dalam proporsi yang adil, menyangkut harta benda. Hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang beralih kepada negara-negara suksesor dalam hubunganya dengan Utang yang relevan ( pasal 37 ).

Dalam hal Perjanjian tidak boleh melanggar prinsip kedaulatan tetap dari rakyat terhadap kekayaan dan sumber-sumber daya alamnya, juga pelaksanaanya tidak boleh membahayakan keseimbangan ekonomi fundamental dari negara tersebut (pasal 38).

Suksesidan Hak-hak Hukum Perdata atau Hukum Nasional

Penghormatan atas Hak yang diperoleh harus dihormati oleh negara suksesor, lebih khusus lagi apabila hukum nasional yang berlaku semasa negara lama masih tetap berlaku, adalah untuk menjamin kesucian (sancity) hak-hak tersebut. Namun hak-hak demikian tunduk kepada perubahan-perubahan yang mempengaruhinya dengan adanya perubahan terhadap sistem hukum nasional yang dibuat oleh negara suksesor.

Suksesi Dan Tuntutan-Tuntutan atas Perbuatan Melawan Hukum / tort atau perbuatan pidana (Delict)

Tidak ada prinsip umum suksesi berkenaan dengan tanggung jawab deliktual (delectual). Negara suksesor tidak terikat untuk menghormati suatu tuntutan yang tidak dapat dinilai dengan uang (unliquidated claim ) bagi kerugian-kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Namun, apabila jumlah tuntutan dapat dinilai dengan uang melalui perjanjian antar para pihak atau melaui suatu keputusan atau penetapan pengadilan atau ketidakwajaran, maka negara suksesor terikat untuk memenuhi jumlah tuntutan yang tidak dapat dinilai dengan uang ini.

Suksesi dan Dana-Dana Umum serta  Harta Benda Milik Umum

Pada umumnya diakui bahwa negara suksesor mengambil alih dana-dana umum dan harta benda milik umum, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dari negara pendahulunya. Prinsip ini diperluas kepada hak-hak monopoli (franchises) dan hak-hak istimewa (privilege), juga terhadapat hak-hak yang bersifat hak milik atau keuangan. Secara umum, negara suksesor semestinya mengambil alih harta benda milik negara pendahulunya tanpa mengambil ganti rugi, ( pasal 11 ).

Apabila negara suksesor itu merupakan negara yang baru merdeka, maka berlaku  kaidak-kaidah sebagai berikut (pasal 15 ):

  1. Harta milik negara pendahulu yang tidak bergerak dan yang berada pada wilayah yang beralih, akan berpindah kepada negara suksesor.
  1. Harta benda yang tidak bergerak, yang menjadi milik yang beralih, harta benda yang tidak bergerak yang berada diluar wilayah tersebut, tetapi keduanya milik negara pendahulu, akan beralih kepada negara suksesor.
  2. Harta benda tidak bergerak milik negara yang tidak berada pada tempat yang dikemukakan dalam (b) dan berada diluar wilayah yang beralih, dan harta benda bergerak yang untuk menciptakannya merupakan wilayah yang belum merdeka memberikan sumbangan, maka akan beralih kepada negara suksesor dalam proporsi sumbangannya.
  3. Harta benda bergerak milik negara yang berkaitan dengan aktivitas negara yang digantikan dalam hubugannya dengan wilayah yang beralih, akan beralih pada negara suksesor.

Adapun tentang pemisahan diri sebagian atau bagian-bagian wilayah suatu negara, atau pembubaran suatu negara, jika tidak dapat perjanjian, Maka berdasarkan pasal 17 Konvensi Wina, ketentuannya adalah sebagai berikut:

  1. Harta benda tidak bergerak yang terdahulu akan beralih kepada negara suksesor di wilayah dimana harta benda tersebut berada.
  2. Harta benda bergerak milik negara yang terdahulu yang ada hubungannya dengan aktivitas negara pendahulu tersebut dalam kaitan wilayah yang beralih, akan beralih kepada negara suksesor.
  3. Harta benda milik negara pendahulu selain daripada yang dikemukakan dalam (b) akan beralih kepada negara suksesor dalam suatu proporsi yang adil.

Negara yang telah bubar membetuk dua negara atau lebih, dan kecuali negara-negara suksesor itu memperjanjikan lain, maka ketentuanya adalah sebagai berikut  (pasal 18):

  1. Harta benda tidak bergerak milik negara terdahulu akan beralih kepada negara suksesor di wilayah dimana harta benda itu berada.
  2. Harta benda bergerak milik negara yang sebelumnya terletak diluar wilayahnya, akan beralih kepada negara suksesor dalam proporsi yang adil.
  3. Harta benda bergerak milik negara pendahulu yang berkaitan dengan aktivitas  negara tersebut dalam hubunganya dengan wilayah-wilayah yang beralih, akan beralih kepada negara suksesor terkait.
  4. Harta benda bergerak milik negara pendahulu selain yang termasuk dalam huruf ( c ) akan beralih kepada negar suksesor ke dalam proporsi yang adil.

Suksesi dan Arsip-Arsip Negara

Bagian III Konvensi Wina mengenai Suksesi Negara berkaitan dengan Harta Benda, Arsip-Arsip dan Utang-Utang Negara, Prinsip umumnya adalah bahwa arsip-arsip yang berkaitan dengan wilayah-wilayah yang beralih atau pemerintahan di wilayah tersebut, atau pemisahan diri sebagian atau bagian-bagian wilayah ) sebagian dari arsip-arsip tersebut secara eksklusif berkaitan dengan wilayah yang beralih.

Suksesi dan Nasionalitas

Dalm konteks ini sebagai parameter adalah Sejauh mana negara suksesor dapat mengklaim atas warga-warga negara pendahulu sebagai warga negaranya. Prima facie, orang-orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah yang berubah itu akan memperoleh kewarganegaraan suksesor.Tidak ada kewajiban dalam hukum Internasional mengenai negara suksesor untuk meberikan suatu hak opsi tentang kewarganegaraan. Tidak ada suatu kewajiban terhadap negara pendahulu untuk menarik kewarganegaraan orang yang berdomisili di wilayah yang telah beralih.

Suksesi dan Hak-hak Kebiasaan berkenaan dengan Wilayah

Suatu hak kebiasaan atau hak untuk melakukan adatnya yang berkenaan dengan wilayah, jika telah terjadi suksesi untuk menjadi sebuah negara sebagai lawan dari negara pendahulunya, harus dihormati oleh negara suksesor di wilayah tertentu tersebut.

Suksesi Pemerintahan

Suksesi Pemerintahan lebih berarah pada permasalahan intern. Dalam Suksesi Pemerintahan, Prinsip yang dipakai adalah prinsip kontinuitas (continuity), meskipun terjadi perubahan-perubahan intern dalam organisasi pemerintahan, atau dalam struktur konstitusional negara tertentu, namun negara itu sendiri tetap terikat pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional, termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban traktat. Setiap Pemerintah Pengganti (successiv government) secara hukum, bertanggung jawab atas tindakan-tindakan pemerintah sebelumnya.

Suatu pemerintah pemberontak membentuk pemerintahan sementara sebagai penguasa de facto yang mengontrol sebagian wilayah negara yang kemudian ditumpas oleh negara induknya, seperti yang terjadi dalam perang Sipil Amerika ketika pemerintah memberontak tersebut, kecuali barangkali , Utang yang timbul untuk kepentingan negara secara keseluruhan, dan yang berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang dituduhkan, kecuali jika pemerintah induk sendiri telah melanggar semacam tanggung jawab independen hukum Internasional, misalnyan dengan mempermudah komisi penyelidikan kejahatan.

Berawal dari paradigma berpikir bahwa suksesi pemerintahan lebih mengarah pada permasalahan internal, maka yang menjadi titik acu adalah bahwa negara dalam hal ini memiliki beberapa unsur konstitutifnya tidaklah terpengaruh secara substantif. Artinya, yang bergejolak hanya lah pada tingkatan pemerintahannya saja. Gejolak pemerintahan ini bisa meliputi karena adanya pemberontakan, kudeta dan lain sebagainya.

Explore posts in the same categories: Law

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: