PERLU MEMILIH PEMIMPIN YANG PEDULI LINGKUNGAN

S

osok pemimpin, dalam hal ini pemimpin yang dimaksud adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi merupakan fungsi yang vital. Kewenangannya  yang oleh teori residu dinyatakan mencakup semua kewenangan kenegaraan di luar pembentukan peraturan dan peradilan menunjukkan betapa sangat luas peran seorang pemimpin. Demikian pula dalam konteks Indonesia. Presiden sebagai pemegang mandat kekuasaan rakyat yang diimplementasikan dengan adanya sistem pemilihan langsung oleh rakyat menduduki fungsi eksekutif teratas.  Presiden sebagai pemimpin bangsa sekaligus Presiden sebagai pemimpin pemerintahan. Oleh karena itu presiden berhak untuk menerapkan kebijakan dan regulasi dalam rangka tertib tata kenegaraan. Peraturan Pemerintah (PP) sebagai salah satu bagian yang termasuk ke dalam Hierarki Peraturan Per Undang-Undangan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 10 tahun 2004 merupakan bentuk regulasi produk penguasa eksekutif, yaitu Presiden. Kewenangan Presiden menetapkan PP dikukuhkan secara implisit dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Tentu hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh presiden akan sangat berpengaruh pula pada regulasi yang dihasilkan. Tidak terbatas di sini, kaitannya dengan fungsi lain di samping eksekutif dan peradilan ternyata ada pula celah unik yang dimiliki presiden untuk turut memberikan sumbangsih pada proses pembentukan UU di Indonesia. Yaitu dalam taraf pengajuan RUU dan pembahasan serta persetujuan bersama dengan DPR, sebagaimana diatur dalam pasal 5 jo pasal 20 UUD 1945. Demikian besar peran Presiden sebagai pemimpin di Indonesia tentu akan pula berpengaruh kepada sisi-sisi lain di semua lini kehidupan kenegaraan yang dinamis. Termasuk di dalamnya adalah kondisi alam dan sosial. Tentu keberadaan presiden bukan serta merta dilihat kepentingan obyektif, akan tetapi yang juga berpengaruh adalah subyektifitas yang meliputi pola pikir dan karakter menjadi hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Berbicara tentang presiden, maka penting pula melihat bagaimana proses menjadikan seseorang sebagai Presiden. Ketentuan pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu menunjukkan adanya keterikatan kepentingan calon presiden secara subyektif terhadap partai politik yang mengusungnya. Sehingga sangat sulit untuk benar-benar menentukan siapa pemimpin Indonesia yang tak resisten dengan kepentingan partai politik. Sempat muncul wacana calon perseorangan, namun berkali-kali dilakukan uji materiil di MK pun tetap kandas karena secara tegas konstitusi berbicara demikian.  Kepentingan politik yang ditonjolkan termasuk kepentingan partai politik dalam Pemilu Presiden nampak misalnya ketika SBY mengusulkan cawapresnya bukan dari parpol. Beberapa gejolak bermunculan dari parpol koalisi pendukung SBY. Ini adalah salah satu bukti kecil betapa sangat kental peran kepentingan partai politik untuk mempengaruhi subyektifitas Capres. Padahal toh secara fungsional nantinya sangat diharapkan obyektifitas serta netralitas pola kepemimpinan sosok Presiden.

Bentuk kewenangan lain yang dimiliki oleh Presiden dalam hal pelaksanaan tugas kenegaraan adalah hak prerogatifnya untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UUD 1945. kewenangan ini tentu berimplikasi luas terhadap pola penataan birokrasi. Dimana menteri mendapat mandat langsung dari presiden. Efektifitas penataan kenegaraan di Indonesia yang dalam UU No. 32 tahun 2004 dinyatakan adanya sistem pemerintahan berjenjang tentu harus pula dibarengi dengan integrasi lembaga negara sampai dengan di daerah. Fenomena ini muncul ketika kementerian Lingkungan Hidup Justru hanya berada di pusat di bawah komando presiden, tidak pula terintegrasi di daerah secara struktural. Wlaupun terdapat pula lembaga atau badan lingkungan hidup di daerah yang berada di bawah komando kepala daerah masing-masing. Namun tidak berhubungan secara instruksional dengan kementerian Lingkungan Hidup.

Persolan tentang lingkungan bukanlah hal yang bisa disepelekan. Dalam kurun waktu belakangan ini, beberapa tragedi lingkungan mengemuka sebagai isu aktual yang menjadi ‘pekerjaan rumah’ pemimpin negeri ini ke depan. Karena tragedi lingkungan ini sangatlah berpengaruh secara luas terhadap pola stabilisasi sosial, politik, pertahanan dan keamanan negara. Lemahnya daya dukung birokratif yang menangani bidang lingkungan hidup haruslah menjadi momok yang harus segera diperbaiki. Bila tidak, maka bukan tidak mungkin siapapun pemimpinnya, bagaimana pun pola kebijakan yang diambil di bidang lingkungan, akan riskan bertolak belakang dengan kebijakan di daerah yang terback up sistem otonomi daerah.

Yang terpenting dari sosok pemimpin dalam hal penataan lingkungan adalah komitmen dan kepedulian terhadap lingkungan. Karena untuk mengatur tatanan sistem birokrasi dalam kementerian lingkungan hidup adalah menjadi hak prerogatif presiden untuk menerapkan kebijakan. Hal lain yang tak kalah penting dalam rangka penyelamatan lingkungan hidup adalah profesionalitas. Hadits Nabi menyatakan bahwa “segala sesuatu yang ditangani oleh yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya”. Keahlian dalam penanganan lingkungan mutlak menjadi unsur yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Proses penyelamatan lingkungan bukanlah berhenti pada satu tumpuan melainkan pula harus diikuti dengan penguatan staekholder di bawah. Inilah fungsi khusus dalam menjalin relasi yang juga menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin.

Dari aspek agamis, jelas termaktub dalam Al Qur’an yang menyatakan bahwa kerusakan di muka bumi adalah ulah manusia. Setidaknya ada dua kualifikasi manusia yang dimaksud dalam ayat tersebut. Yang pertama, lingkungan rusak disebabkan karena ulah manusia yang tidak sadar akan lingkungan dan yang kedua adalah ulah manusia sebagai pemimpin dan yang mempunyai kekuasaan, tapi tidak punya keahlian untuk mengelola lingkungan. Oleh karenanya terhadap ulah manusia tersebut manusia pula lah yang memiliki tanggung jawab untuk memulihkannya. Ini ditegaskan pula dalam ayat yang lain bahwa Tuhan tidak akan mengubah kondisi suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang beri’tikad untuk mengubahnya. Dalam sebuah kaum yang disebutkan di atas, tentu ada yang disebut sebagai pemimpin. Dan melalui pemimpin inilah kemudian melahirkan kebijakan yang progresif dan bermanfaat untuk lingkungan. Oleh karenanya sosok atau figur pemimpin sangatlah penting. Toh, menjadi kewajiban bagi umat beragama Islam disamping menaati Nabi dan Rasul juga taat kepada pemimpinnya. Dari segi keteladanan pemimpin sebenarnya telah terawali pada era kerajaan terdahulu yang benar-benar pola kehidupannya menyatu dengan alam termasuk pemimpin bangsanya. Dan terbukti hal ini efektif untuk meredam gejolak alam yang kian meluas.

Dengan beberapa hal yang terurai di atas tentunya ditinjau dari berbagai sudut pandang, sosok pemimpin sangatlah berperan. Termasuk dikaitkan pula dalam konteks Indonesia, menghadapi situasi alam regional, nasional dan Internasional yang tak menentu ini diperlukan adanya peran decision maker yang benar-benar orientatif pada kelestarian lingkungan. Karena lingkungan menopang berbagai macam kehidupan luas, baik di darat, laut dan udara. Pula terhadap hal ini sebenarnya telah teringatkan dengan digelarnya event-event penting dunia di bidang lingkungan yang dilakukan di Indonesia seperti Konferensi Global Warming di Denpasar dan menyusul juga WOC di Manado yang belakangan dilakukan. Tentu haruslah ini menjadi pemacu semangat untuk sadar dan peduli akan kondisi lingkungan. Sekaligus sebagai bukti bahwa persoalan lingkungan bukanlah persoalan nasional belaka, tetapi juga menjadi agenda internasional. Namun dalam pelaksanaannya juga bergantung pada kebijakan nasional masing-masing negara. Oleh karena itu, perlu memilih Pemimpin yang benar-benar peduli lingkungan. Untuk itulah perlu pula mengetahui subjektifitas calon pemimpin serta track record kehidupannya sehingga masyarakat luas bisa menganalisa secara obyektif.

Explore posts in the same categories: Argumentation, Law, Lingkungan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: