Perlindungan Terhadap Penegakan HAM

Perlindungan terhadap penegakan Hak Asasi Manusia merupakan hal yang sangat esensial terhadap tingkat keberadaban sebuah negara. Pasalnya, pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia akan sangat rentan sekali menimbulkan reaksi baik secara internal maupun eksternal terhadap keberlangsungan proses ketatanegaraan. Hal ini tak lain adalah bahwa Problematika HAM adalah universal. Artinya, keberadaannya mendapatkan apresiasi seluruh manusia di dunia, salah satu indikasinya  adalah adanya deklarasi universal Hak Asasi Manusia.

Demikian halnya di Indonesia, wujud adanya konstitusionalisme Hak Asasi Manusia adalah keberpihakan negara Indonesia akan pengakuan Hak Asasi Manusia rakyatnya. Konstitusionalisme HAM ini dimaksudkan akan menjamin perlindungan HAM rakyat Indonesia dengan menerapkannya pada hukum positif di Indonesia. Sementara itu, bangsa Indonesia ternasuk penganut civil law system, sehingga secara tertulis pengaturan tersebut disebutkan dengan sistematis di dalam konstitusi. Padahal selain dalam bentuknya yang tertulis, konstitusi-konstitusi modern di dunia, ditandai salah satunya oleh penegasan atau pengaturan jaminan  perlindungan Hak-hak Asasi Manusia.[1] Hal semacam inilah yang secara praktis semestinya sudah menjadi rujukan penegakan secara legal terhadap jaminan penegakan HAM di Indonesia. Bagaimana pun juga, keberpihakan kepada rakyat semestinya sangatlah diunggulkan. Akan tetapi inilah fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa justru negaralah yang sangat berpotensi besar terhadap pelanggaran HAM di negeri ini. Belum lagi permasalahan penjaminan perlindungan yang dilakukan oleh negara sangatlah tidak efektif.

Yang menjadi sasaran adalah rakyat. Sedangkan istilah “rakyat” sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah “Pemerintah”. Istilah rakyat pada hakekatnya berarti yang diperintah (the governed, geregeerde). Dengan demikian istilah rakyat mengandung arti yang lebih spesifik dibandingkan Istilah-Istilah dalam bahasa asing.[2]Dalam konstalasi ini, memberikan gambaran bahwa ada indikasi pertentangan antara pemerintah sebagai oknum yang memiliki legalitas untuk membuat kebijakan dan rakyat sebagai objeknya. Inilah yang kemudian berkembang secara meluas bahwa negara sangat andil besar terhadap keberlangsungan sistem ketatanegaraan yang dinamis dan partisipatif terhadap perkembangan sosialnya.

Orientasi kerakyatan yang ditanamkan oleh bangsa ini diimplikasikan di dalam konstitusi yang menyebut bahwa negara bertanggung jawab atas penegakan HAM rakyatnya. Inilah yang kemudian perlu ditafsiri secara sistematis terhadap realita yang ada saat ini. Pencantuman negara sebagai penanggung jawab kelangsungan perlindungan HAM adalah dinilai sebagai bentuk keberpihakan negara pada rakyatnya. Secara teoritis gramatis memang  menyebutkan demikian. Namun perlu kiranya mengkaitkan dengan nilai praksisnya bahwa realita yang ada saat ini, tanggung jawab yang dibebankan kepada negara, dimaksudkan dapat merealisasikan secara menyeluruh mengingat kapasitas negara sebagai organisasi tertinggi belumlah terlaksana secara efektif.

Perlindungan HAM rakyat Indonesia secara teknis ditetapkan melalui Undang-Undang. Bahkan terdapat porsi besar dalam UUD 1945 . Lagi-lagi yang menjadi kendala adalah teknis di lapangan. Teori yang ada melalui UUD dan UU tersebut tidak bersentuhan secara langsung di masyarakat. Negara melalui beberapa jajaran kabinetnya belumlah bisa dibilang cukup untuk menangani pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Justru penempatan posisi negara sebagai pelindung, tidak lagi memperlihatkan kapasitasnya sebagai organisasi terbesar di dalam negara.

Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 pasca amandemen menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemahaman atas tanggung jawab semacam ini perlulah kiranya ada kelangsungan. Bukan justru saling tuding. Negara diartikan secara sempit dan cenderung taktis untuk mengartikulasinya. Sehingga asumsi yang muncul berangkat dari pasal 28I ayat 4 ini adalah bahwa yang dimaksud negara adalah pemerintah beserta jajaran-jajarannya. Namun satu hal yang dilupakan bahwa Pemerintah disini hanyalah satu dari beberapa unsur konstitutif pembentuk negara, yakni di dalam unsur-unsur tersebut masih ada rakyat, wilayah dan kedaulatan. Memang benar apa yang dikatakan G. Moesca bahwa The many are ruled by the few, dan itulah yang berkembang secara praktis yang ada. Akan tetapi artikulasi perkataan Moesca ini cenderung berimbas kepada pemahaman-pemahaman yang statis. Seperti halnya penafsiran pemerintah, negara dalam pasal tersebut di atas. Apabila dicermati, benarlah di dalam negara yang heterogen ada sosok pemimpinnya. Namun lagi-lagi pemimpin hanyalah representatif, bukan kemudian menganalogikan negara, pemerintahan itu dengan siapa yang memimpinnya. Opini  yang salah semacam ini justru berimbas pula pada wetgever kita. Bahwa berkali-kali disebukan mengenai pertanggung jawaban ada pada negara, ini pun tidak ada kontribusi yang maksimal pula.

Adapun yang menjadi tujuan adalah adanya perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi rakyat. Oleh karenanya, di dalam membangun kondisi yang dinamis diperlukan adanya suatu prinsip. Dalam prinsip tersebut, landasan berpijaknya adalah pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara.Konsepsi tersbut haruslah juga bersandar pada konsep-konsep perlinungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dan konsep-konsep rechtstaat serta the rule of law. Konsep perlindungan terhadap Hak Asasi manusia memberikan isinya. Konsep rechtstaat dan the rule of law menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia akan subur dalam wadah rechtstaat dan the rule of law. Sebaliknya akan gersang pada negara diktator dan totaliter.[3]

Problematika  perlindungan dan pengakuan atas Hak Asasi manusia di Indonesia yang bukanlah sebagai negara diktator ataupun totaliter sangatlah dimungkinkan tumbuh subur dalam rechtstaat maupun the rule of law. Dalam tataran ini, pengaturan di dalam hukum positif yang ada sangat andil besar sebagai landasan berpijak dan petunjuk teknisnya. Secara teoritis akan banyak kontribusi yang diberikan dari pengaturan sistem yang demikian. Dimana pengedepanan akan tanggung jawab negara sangat diunggulkan. Namun, kembali lagi penafsiran yang statis dan sempit akan makna negara ini yang kurang ditekankan. Sehingga yang seharusnya rakyat sebagai bagian dari negara merasa tidak bertanggung jawab atas penegakannya karena memandang sudah adanya pemerintah yang menegakkan hal itu.

Secara langsung maupun tidak langsung, pemahaman seperti ini berpengaruh pula pada praktek di lapangan. Belum adanya penekanan yang pasti dan diatur secara legal di dalam hukum positif Indonesia akan penafsiran hal itu berdampak pada ketidak efektifan distribusi tanggung jawab negara. Rakyat, yang dalam hal ini bisa dianalogikan sebagai individu bagian negara, seharusnya juga bertanggung jawab dan diberi kepercayaan akan penegakan dan pengakuan HAM.

Yang ada saat ini, pelanggaran atas HAM tidaklah mendapat respon baik secara langsung maupun tidak langsung dari individu secara mandiri dan kolektif. Dengan begitu perlulah adanya sinergitas pemahaman yang ditetapkan secara legal melalui peraturan hukum yang jelas. Karena apabila hal ini masih saja tidak diperhatikan, bukan tidak mungkin kondisi yang semacam ini akan kontinu berkembang dan memunculkan opini publik yang kliru terhadap penafsiran peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga pelanggaran HAM di dalamnya juga sangat berpotensi besar terjadi.


[1] Kuntjoro Purbopranoto, Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, h. 64.

[2] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu,Surabaya, 1987, h.1

[3] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu,Surabaya, 1987, h.20

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: