NILAI – NILAI PANCASILA

v     Nilai Dasar                : Kebebasan/Kemerdekaan

Nilai Kebebasan/kemerdekaan ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Pertama. Didalamnya memuat keyakinan kita kepada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Penghapusan akan penjajahan adalah merupakan suatu konsekuensi logis dari keyakinan akan kemerdekaan ini.

Nilai Instrumental    : Pasal 28 UUD 1945 Pasca amandemen.

Di dalam pasal 28 tersebut tertuang hak-hak dasar yang harus dan mutlak menjadi hak individu. Dimana setiap inividu merdeka dan berhak akan hal itu. Hak itulah yang disebut dengan hak asasi manusia. Di dalam konsep hak asasi manusia ini, kemerdekaan bangsa dapat timbul. Sebab bangsa adalah representatif kolektif akan kesatuan dari individu-individu yang kesemuanya memiliki hak asasi manusia itu.

Nilai Praksis              : Konsepsi Nilai kemerdekaan atau kebebasan ini diimple

Mentasikan kemudian pada tahun 1948 dengan disahkannya deklarasi universal hak asasi manusia. Fakta yang demikian ini menunjukkan betapa pengaruh besar nilai dasar pancasila yang saat itu telah lahir beberapa tahun lebih awal dari adanya DUHR tersebut. Demikian kenyataan yang ada, adalah mengidentifikasikan bahwa nilai kemerdekaan/kebebasan sangat relevan untuk diterapkan di dalam kehidupan masyarakat.



v     Nilai Dasar                : Kemanusiaan

Tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama. Bahwa dalam alinea tersebut disebutkan pula penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan di atas dunia tidaklah selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena tidak ada satu pun manusia yang diperbolehkan untuk dijajah secara sewenang-wenang oleh kaum imperialis sekalipun.

Nilai Instrumental    : Pasal 28, 31 dan 34 UUD 1945.

Pasal 28 UUD 1945 adalah berkaitan dengan penegakan Hak asasi manusia yang perlu dilindungi oleh semua kalangan. Pasal 31 erat kaitannya dengan peningkatan mutu sumber daya manusia yang mana masing-masing manusia berhak untuk memperoleh hal itu melalui pendidikan. Sementara pasal 34 adalah berkenaan dengan perlindungan negara terhadap warganya yang hidupnya kurang layak. Kesemuanya itu adalah bentuk aplikasi nilai kemanusiaan. Hal ini dituangkan dalam pasal-pasal tersebut dengan harapan bisa ditegakkan sebagaimana mestinya.

Nilai Praksis              : Seperti halnya yang telah diuraikan di muka bahwa

Relevansi kemerdekaan bukan hanya pada bentuk kolektif melainkan masing-masing individu. Apa yang termaktub pada nilai-nilai instrumental itu memang saat ini dalam taraf pembangunan untuk diterapkan. Saya katakan demikian bahwa dalam prakteknya, tidak sepenuhnya apa yang diamanatkan dari pasal-pasal itu sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh negara. Ini pun sebuah kendala yang seharusnya patut untuk segera diselesaikan.

v     Nilai Dasar : Keadilan

Nilai keadilan ini termaktub pada alinea pertama UUD 1945. Di dalamnya memuat bahwa penekanan akan perikeadilan merupakan hal yang mutlak agar masing-masing bangsa tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda baik karena penindasan, penjajahan maupun ketidak adilan oleh bangsa lain.

Nilai Instrumental    : Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, pasal 1 UU No. 4/2004

Untuk menjamin adanya perlakuan yang adil bagi arga negara Indonesia secara menyeluruh, maka ditetapkanlah pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tersebut. Yang menyatakan bahwa setiap warga negara berdasarkan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini menunjukkan pengaturan yang jelas akan perlakuan yang menjunjung tinggi tak adanya pembedaan. Hal itu lantas diuraikan pula pada pasal 1 UU No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dituangkan dalam pasal itu bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menciptakan keadilan yang berdasarkan pancasila, guna terselenggaranya negara hukum RI.

Nilai Praksis              : Penerapan akan keadilan khususnya di Indonesia sedikit

Banyak tetap mengedepankan pengaturan pada ketentuan hukum positif yang ada. Setidaknya berdasarkan pada konstitusi khususnya yang tersebut di atas, penegakan keadilan di Indonesia bisa dikukuhkan. Hal ini sangatlah penting dalam rangka menciptakan situasi yang aman, tentram, kondusif dan terkendali dalam sebuah negara Republik Indonesia.

v     Nilai Dasar : Demokrasi

Terdapat pada alinea ke empat pembukaan UUD 1945. Di dalamnya tertuang bagaimana negara ini terbentuk dan bagaimana pula dalam menjalankan proses ketatanegaraan. Setidaknya pancasila ada dalam alinea keempat ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan merupakan landasan pemikiran konsep demokrasi yang saat ini berkembang dan menjadi pola pengembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Nilai Instrumental    : Pasal 21, 22D ayat 1, pasal 28 dan pasal 37 UUD 1945

Pasal-pasal tersebut adalah berisi teknis demokrasi yang ditentukan dan berlaku di Indonesia. Pasal 21 berisikan kewenangan DPR untuk mengajukan RUU. Pasal 22D berkaitan dengan dewan perwakilan daerah. Hal ini pun merupakan me demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Adanya perwakilan rakyat yang   duduk di parlemen dan diberi hak untuk mengajukan usulan dalam menerapkan hukum positif di negeri ini adalah suatu bentuk praktek demokrasi di Indonesia. Disini nampak bahwa demokrasi benar-benar ditegakkan.

Nilai Praksis              : Dalam tataran demokrasi di masyarakat adalah berperan

Besar terhadap proses transparansi pemerintah kepada rakyat. Hal itu diwujudkan melalui pelibatan suara rakyat melalui perwakilannya pada proses penciptaan aturan hukum yang nantinya juga kembali kepada masyarakat. Praktek yang ada saat ini, apa yang dikehendaki oleh rakyat tidaklah sepenuhnya diakomodir oleh wakil rakyat yang duduk di parlemen. Sehingga dalam tatanan nilai instrumental sebagaimana disebut di atas teori yang ada tidak sepenuhnya mencerminkan kelangsungan proses yang demikian halnya. Akan tetapi konsep yang ditanamkan menunjukkan nilai positif apabila benar-benar diterapkan dalam kenyataan sehari-hari.

v     Nilai Dasar : Ketuhanan

Nilai dasar ketuhanan tercermin pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. apa yang tertuang pada alinea tersebut adalah bentuk apresiasi rakyat Indonesia yang tetap menjunjung tinggi nilai Ketuhanan. Hal ini bisa dilihat pada awal alinea yang mengatakan bahwa atas berkat rahmat Allah…..itu menunjukkan bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidaklah semata-mata bentuk kerja keras rakyat Indonesia belaka. Kemerdekaan tersebut didapat atas rahmat Tuhan pula. Inilah bentuk rasa syukur bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Nilai Instrumental    : Aplikasi Nilai dasar tersebut dapat ditemukan pada

Pasal 29 UUD 1945, pasal 1,pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974. Pasal 29 UUD 1945 jelas-jelas memberikan jaminan kepada masing-masing warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing. Hal ini diimplikasi pula dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam pasal 1 dan pasal 2 ayat 1 menunjukkan adanya nilai ketuhanan yang dijunjung tinggi. Hal tersebut diatur dengan mencanangkan bahwa perkawinan bisa dilaksanakan atas kepercayaan masing-masing. Demikian ini bukti bahwa nilai Ketuhanan menjadi prioritas pada masing-masing aspek budaya bangsa.

Nilai Praksis              : Sudah sangat gamblang untuk menguraikan bagaimana

Nilai ketuhanan diwujudkan. Dalam realisasi kehidupan sehari-hari, pranata keagamaan juga sangat dominan dalam penataan moralitas bangsa khususnya bangsa Indonesia. Dengan kompleksnya ragam suku, etnik, bahasa dan adat sangat dimungkinkan adanya perbedaan dalam beragama pula. Ini yang selanjutnya dibangun melalui tri kerukunan umat beragama yang dicanangkan oleh pemerintah. Hal itu sudah dan patut berjalan. Apa yang tercantum pada nilai instrumental itu sedapatnya sudah benar-benar relevan dan bisa untuk diterapkan dalam pengaturan di masyarakat saat ini.

v     Nilai Dasar                : Persatuan

Tercantum pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. dalam hal ini disebutkan disitu bahwa kemerdekaan negara Indonesia adalah yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nialai-nilai persatuan tetap dimunculkan, khususnya yang dituangkan pada pembukaan UUD 1945 alinea kedua ini.

Nilai Instrumental    : Pasal 1 UUD 1945.

Jelas di dalam pasal 1 UUD 1945 itu khususnya pada ayat 1 menafsirkan bentuk negara kesatuan republik Indonesia. Hal itu tak lain dan tak bukan adalah bentuk menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan pada bangsa Indonesia.

Nilai Praksis              : Implementasi dari niali Persatuan yang dijunjung tinggi

sebagai konsistensinya adalah dengan adanya Bhineka Tunggal ika. Dimana dalam tataran Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demikian plural, perlu adanya jalinan yang mengikat agar tidak terpecah belah. Yakni perlu adanya wadah toleransi dalam bingkai kesatuan bangsa Indonesia yang nasionalis. Itulah yang direfleksikan melalui semboyan Bhineka Tunggal ika tersebut. Dalam pranata hidup bermasyarakat, di segala zaman pun nilai persatuan tetap dapat diterapkan, demikian pula yang ada pada masyarakat Indonesia.

Explore posts in the same categories: Argumentation, Law

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: