LINGKUNGAN LESTARI BANGSA MADANI

Indonesia negara agraris yang kaya akan sumber daya alam. Ketenarannya di kancah Internasional bukan Cuma sebuah retorika yang tiada realita. Namun sejak berabad-abad silam Indonesia telah memberi bukti bahwa Negara ini adalah pusat perhatian dunia. Penjajahan yang menjadi momok besar bangsa di masa lalu adalah salah satu bukti bangsa Indonesia memiliki daya tarik tersendiri. Setidaknya walaupun tak terdeteksi oleh bangsa Indonesia, sudah cukup buktilah beberapa negara imperialis yang masuk di bumi pertiwi ini datang tentu tak pulang dengan tangan hampa. Pasti ada suatu hasil yang diharapkan untuk didapatkan, dan itulah yang dimiliki oleh Indonesia dan yang tak dimiliki oleh bangsa lain. Dengan kata lain ada sisi lain dari Indonesia yang bakal menjadi incarannya.

Beberapa perjuangan muncul seiring perkembangan peradaban rakyat Indonesia. Hingga pada suatu puncak perebutan kebebasan pada 1945 deklarasi kemerdekaan bangsa yang kemudian disebut dengan Proklamasi kemerdekaan bansa Indonesia berkumandang. Latar belakangnya adalah bangsa Indonesia menghendaki adanya suatu pola pengelolaan berasaskan kemandirian, dan tanpa ada campur tangan pihak lain. Pemikiran semacam ini yang kemudian populer melalui perkataan Ir. Soekarno dengan sebutan ‘berdikari’ merupakan titik anjak menuju bangsa yang dinamis. Mulailah sebuah mekanisme pengelolaan lingkungan dilakukan.

Lingkungan bangsa Indonesia bukanlah hanya terbatas pada apa yang bisa menghasilkan profit bagi negara, akan tetapi juga meliputi semua aspek kultur sosial sebagai aset bangsa. Oleh karenanya semua komponen haruslah diposisikam secara proporsional yang berorientasi fungsional. Meskipun diterapkan ketentuan pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkanduing didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukanlah lantas memberi sinyal halal eksploitasi besar-besaran dalam rangka meningkatkan pendapatan negara saja. Pandangan tersebut tidak cukup dilihat hanya dari satu sisi. Akan tetapi eksploitasi tersebut haruslah juga diimbangi dengan sistem reklamasi terpadu untuk menjaga stabilitas kelestarian alam. Lingkungan penghasil sumber daya yang bisa dimanfaatkan menjadi beberapa produk layak jual tentunya ada yang menghasilkan. Artinya, produk alam yang dihasilkan tersebut adalah berasal dari sumber yang menghasilkannya. Semua itu tak lain adalah dari lingkungan alam yang ada. Tanpa keseimbangan yang baik antara proses eksploitasi dan reklamasi tentu akan riskan menimbulkan kesenjangan. Negara mendapatkan hasil maksimal dengan profit besar lantaran bisa didapat bahan baku yang besar tetapi dampaknya juga tidak baik bagi kelangsungan lingkungan sekitar. Itu bukan hanya sebuah teori belaka. Setidaknya terhitung beberapa kali bencana melanda Indonesia, mulai Tsunami di Aceh, Lumpur Lapindo Sidoarjo, Banjir di Tuban, Bojonegoro dan Lamongan serta di beberapa daerah lain, Angin putting beliung, Situ Gintung dan lain sebagainya adalah salah satu wujud konkrit yang menunjukkan betapa tingginya  stadium  kerusakan lingkungan di Indonesia berada.

Beberapa kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah belum pula menjadi obat yang bisa mengatasi problem kerusakan lingkungan di Indonesia. Tentunya salah satu faktor esensial yang menjadikan hal tersebut tidak berjalan maksimal adalah karena kurang adanya perhatian serius mengenai tindak lanjut program kebijakan pemerintah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah sedianya bukan kebijakan yang asal diterapkan akan tetapi tentu sudah melalui proses panjang. Artinya, kemungkinan terbaik dan terburuk telah dipikirkan secara matang. Dari segi yuridis pun tentang pengelolaan lingkungan hidup ini telah melahirkan beberapa produk hukum yang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan salah satunya UU No. 27 tahun 1997, UU No. 41 tahun 1999 dan beberapa peraturan Perundang-Undangan lain. Dengan adanya ketentuan-ketentuan peraturan yang menjadi hukum positif di Indonesia itu patutlah menjadi peringatan khusus bagi aktor perusak lingkungan. Pengaturan yang demikian tentunya sudah sedikit memberikan bukti kesadaran negara akan perbaikan lingkungan yang telah rusak.

Secara kelembagaan Pemerintah pun sebenarnya memiliki corong yang cukup untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pemerintah memiliki kementerian Lingkungan Hidup yang tentunya diharapkan  bisa menopang suksesnya program penyelamatan lingkungan. Lagi-lagi terbentur masalah sistem. Kementerian Lingkungan hidup yang tidak terintegrasikan di daerah juga menjadi kendala bagaimana mengimplementasikan kebijakan secara instruksional.  Secara struktural, kementerian Lingkungan hidup berada di bawah Presiden, Dinas Lingkungan hidup di Pronvinsi, kabupaten/kota bukanlah berada satu garis di bawah kementerian Lingkungan hidup Pusat tetapi berada di bawah kepala daerah masing-masing yaitu Gubernur dan Bupati/ walikota. Inilah kendala untuk mentransformasikan kebijakan secara instruksional ke bawah.

Secara global lingkungan hidup bangsa Indonesia terdiri dari tiga elemen, yaitu lingkungan darat, laut dan Udara. Alam laut Indonesia demikian luas dengan garis pantai yang dimiliki, terdapat beberapa jenis pembagian wilayah laut mulai laut kepulauan, laut pedalaman, laut teritorial, Zona tambahan sampai dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Demikian halnya Lingkungan Udara, dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki, strategi pengawasan dan pemanfaatan satelit Indonesia mampu diaplikasikan di udara, termasuk lintas transportasi. Dari ketiga jenis tersebut yang tidak kalah penting adalah lingkungan darat. Dimana lingkungan darat inilah proses kehidupan, proses bertahan hidup dan tempat tinggal manusia berada. Sehingga peranannya sangatlah signifikan. Oleh karena itu, fokus penyelamatan lingkungan saat ini lebih besar kepada lingkungan darat, walaupun lingkungan laut dan udara pun juga menjadi unsur yang tak terpisahkan.

Pemerintah memberikan kebijakan dalam porsi tinggi untuk proses penanggulangan bencana. Keberanian Indonesia sebagai tuan rumah konferensi Internasional tentang global warming di Denpasar lalu tentunya harus ditindak lanjuti. Tidak cukup hanya berhenti pada tujuan show of force bahwa Indonesia peduli lingkungan, tetapi harus ada tindakan yang konkrit. Pemanasan Global secara sederhana bisa ditafsiri timbul karena adanya pasokan oksigen yang tidak seimbang dengan gas Karbondioksida dan gas lain yang dihasilkan. Oksigen dihasilkan dari proses fotosintesis tumbuhan. Sehingga agar tidak terjadi kekurangan pasokan oksigen, maka dibutuhkan banyak tumbuhan yang menghasilkan oksigen dan bisa menetralisir produk gas-gas lain yang bisa menimbulkan kerusakan iklim. Dengan lain perkataan bahwa kekurangan pasokan oksigen di Indonesia adalah disebabkan karena jumlah pepohonan yang ada sangat sedikit. Secara Geografis, pepohonan banyak dijumpai di hutan. Bukan di perkotaan, Mengingat semakin sempitnya wilayah kota untuk pemukiman. Sehingga secara faktual, kondisi banyaknya hutan gundul di wilayah Indonesia menunjukkan betapa minimnya jumlah pepohonan yang ada. Untuk itu keberadaan hutan sangatlah perlu untuk tetap dilestarikan. Sebenarnya dalam hal ini pun pemerintah telah memiliki departemen kehutanan yang ‘dikomandani’ oleh menteri kehutanan dan yang kemudian ditopang peranannya oleh Perum Perhutani. Terlepas dari itu stabilitasasi fungsi hutan bukanlah semata-mata hanya tugas badan tersebut melainkan tanggung jawab semua elemen manusia yang menjadi penghuni daratan. Mengingat demikian besar peran hutan sebagai penyangga tata lingkungan. Manusia sebagai pihak yang menikmati sekaligus pihak yang potensial penerima resiko terbesar bila hutan hancur haruslah memiliki jiwa sadar akan kelestariannya. Tentu dibutuhkan suatu proses reboisasi untuk memulihkan fungsi hutan kembali seperti sedia kala dan tempat pepohonan sebagai produsen oksigen berada.

Jiwa sadar akan kelestarian lingkungan perlu ditumbuhkan sejak dini. Wahana penyadaran sejak dini yang paling tepat adalah melalui dunia akademik. Kalangan akademik setidaknya bukanlah hanya mengajarkan secara teoritis belaka namun juga harus dibarengi dengan tindakan konkrit dalam rangka penyelamatan lingkungan, mengingat kondisi yang telah semakin kritis. Jika dikalkulasi, jumlah pelajar di Indonesia dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi adalah sangat banyak. Terbengkalainya proses reboisasi salah satunya disebabkan karena pelaku nya sangat terbatas. Bisa dibayangkan betapa besar kontribusinya jika sekian banyak pelajar yang ada, tersebut melalui jalur akademik diharuskan untuk menanam, per anak minimal dua pohon kiranya sudah sangat membantu. Ini hanya salah satu gambaran sebenarnya proses penyelamatan lingkungan bisa dilakukan manakala setiap elemen masyarakat bisa memaksimalkan perannya masing-masing.

Sebagai konklusi, kondusi lingkungan alam Indonesia yang semakin kritis harus mendapat perhatian intensif dari semua pihak. Karena bukan tidak mungkin akibat kerusakan lingkungan tersebut akan meluas jika tidak segera diatasi..

Explore posts in the same categories: Lingkungan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: