INTERVENSI

Intervensi dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara adalah ikut serta atau diikutsertakannya pihak ketiga berupa perorangan atau badan hukum perdata yang berada di luar pihak berperkara dalam proses pemeriksaan perkara. Intervensi dimungkinkan sebelum acara pembuktian (paling lambat saat duplik). Dengan kata lain bilamana intervensi diajukan setelah duplik, maka intervensi dianggap batal. Kemungkinan masuknya pihak ketiga ini (intervensi) diatur dalam pasal 83 UU No. 5 tahun 1986.

Terdapat beberapa kemungkinan motivasi masuknya pihak ketiga dalam proses peradilan, yaitu:

  1. Atas Prakarsa Sendiri

Dalam hal pihak ketiga ingin mempertahankan serta membela hak dan kepentingannya agar tidak dirugikan oleh putusan pengadilan yang sedang berjalan, maka pihak ketiga tersebut sebagai pihak yang mandiri dan berkedudukan  di tengah-tengah antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Untuk dapat ikut serta dalam perkara atau proses pemeriksaan perkara, karena atas prakarsa sendiri, maka pihak ketiga tersebut harus mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan serta hal yang dituntut, sesuai dengan ketentuan pasal 56 UU No. 5 tahun 1986. Permohonan tersebut berisi alasan-alasan dan hal-hal yang diminta pemohon yang ditujukan kepada pengadilan yang sedang memeriksa perkara.

Permohonan tersebut diputus melalui putusan sela dan dicantumkan dalam berita acara sidang. Isi putusan sela tersebut bisa berupa pengabulan atau penolakan permohonan. Apabila permohonan dikabulkan maka pihak ketiga tersebut berkedudukan sebagai Penggugat Intervensi. Sedangkan apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan, maka tidak dapat dimintakan banding secara sendiri, melainkan harus bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan yang dimaksud. Alternatif lain, pihak ketiga tersebut bisa pula mengajukan gugatan di luar proses yang sedang berjalan hanya saja bila ia bisa menunjukkan bahwa ia berkepentingan untuk mengajukan gugatan itu dan gugatannya telah memenuhi syarat.

  1. Atas Permintaan Hakim

Dalam proses pemeriksaan perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara sangat dimungkinkan adanya putusan pengadilan yang berpengaruh terhadap pihak ketiga. Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan bisa pula berhubungan dengan pihak ketiga. Bertitik tolak bahwa gugatan diajukan oleh perorangan atau badan hukum terhadap badan yang berwenang menerbitkan KTUN dimaksud, maka terdapat hal yang mungkin mengesampingkan kepentingan pihak ketiga. Dalam kondisi yang demikian hakim berwenang untuk melakukan atau mengikutsertakan pihak ketiga dimaksud dalam proses peradilan. Dengan demikian secara administratif pihak ketiga dimaksud akan dipanggil dengan resmi sebagaimana mestinya.

Sebagai contoh A menggugat Wali Kota untuk mencabut izin pendirian bangunan B. gugatan dilakukan antara A dan Wali kota saja. Padahal dalam hal ini, kepentingan B sangat menjadi pokok. Dalam kondisi seperti itu, maka hakim berwenang untuk menarik B ke dalam proses perkara yang kemudian disebut sebagai tergugat II intervensi. Mengingat bahwa secara logis, B tentu tidak ingin dirugikan atas keputusan hakim kelak (pencabutan izin mendirikan bangunannya).

  1. Atas Permintaan salah satu pihak (penggugat atau tergugat)

Masuknya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara atas permintaan salah satu pihak berperkara dilatar belakangi agar adanya penguatan terhadap posisi hukum para pihak yang bersengketa. Cara ini dalam acara perdata disebut voeging. Bila yang menarik adalah pihak penggugat, maka kedudukan pihak ketiga adalah sebagai Penggugat II Intervensi dan sebaliknya jikalau pihak tergugat yang berinisiatif menarik pihak ketiga dalam perkara, maka kedudukan pihak ketiga tersebut adalah sebagai Tergugat II Intervensi.

Baik Tergugat II maupun Penggugat II intervensi, keduanya difungsikan agar memperkuat posisi hukum para pihak yang menariknya. Tergugat II Intervensi diharapkan bisa menguatkan posisi hukum Tergugat dan Penggugat II Intervensi diharapkan untuk memperkuat posisi hukum Penggugat. Dimungkinkan pula voeging dilakukan atas prakarsa sendiri, tentunya setelah pihak ketiga yang bersangkutan mengajukan permohonan dan dikabulkan oleh pengadilan. Syarat utama dalam hal ini adalah adanya syarat mempertahankan hak dan kepentingan. Karena pihak ketiga yang tidak berkepentingan dan tidak akan menderita kerugian, tidak diperkenankan mengadakan penggabungan diri untuk bersama-sama melawan pihak lawan dengan bergabung pada salah satu pihak.

Masuknya pihak ketiga dalam proses, menurut Sjachran Basah baik atas prakarsa sendiri atau permintaan hakim hanya ditempatkan pada pihak penggugat saja, dan tidak diberikan pada pihak tergugat. Mengingat ketentuan bahwa sebagai tergugat dalam Proses acara TUN, adalah pejabat yang menerbitkan KTUN.

Berdasarkan pasal 83 dan pasal 118 UU No. 5 tahun 1986, intervensi dimungkinkan dalam 2 masa. Yaitu intervensi pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dan intervensi pada saat pelaksanaan putusan pengadilan. Intervensi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dimotivasi tiga kategori sebagaimana telah diuraikan di atas. Pengaturan masuknya pihak ketiga ini sangat diperlukan sebab karakter putusan PTUN berlaku erga Omnes (berlaku semua) dan sangat berbeda dalam acara perdata yang mana putusan hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan PTUN harus cermat dan berhati-hati.

Explore posts in the same categories: Law

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: