Analisa Yuridis: Pencemaran Udara di Indonesia Mengkhawatirkan

Pencemaran Udara di Indonesia Mengkhawatirkan (Sumber: http://www.mediaindonesia.com)

Senin, 08 Juni 2009 20:50 WIB   

MI/GINO F HADI

JAKARTA–MI: Pencemaran udara di Indonesia, khususnya Jakarta, berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dibandingkan dengan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO). Pencemaran di Jakarta lebiih buruk dibandingkan dengan Tokyo, Beijing, Seoul, Taipei, Bangkok, Kuala Lumpur dan Manila.

Hal itu diungkapkan staf ahli Menteri kehutanan bidang lingkungan, Yetti Rusli pada seminar Inisiatif dan respon Indonesia terhadap fenomena perubahan iklim global yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di Jakarta, Senin (8/6).

Berdasarkan data yang ada, jelasnya, total estimasi pollutant CO yang diesimasikan dari seluruh aktivitas di Kota Jakarta adalah sekitar 686,864 ton per-tahun atau 48,6% dari jumlah emisi lima pollutant. Penyebab dari pencemaran udara di Jakarta itu sekitar 80% berasal dari sektor transportasi, dan 20% industri serta limbah domestik. Upaya pemerintah untuk menekan angka pencemaran udara di Jakarta telah dilakukan dengan lahirnya instrumen hukum berupa Peraturan Daerah (Perda)  tentang Pengendalian Pencemaran Udara dari sumber bergerak sejak tahun 2006, namun pelaksanaannya masih kurang efektif, ujar dia.

Yetti Rusli juga menyebutkan berbagai data dan informasi dapat disimpulkan bahwa  penyebab utama dari emisi karbon di Indonesia adalah pembakaran fosil fuel pada sektor energi, transportasi dan tambang lebih kurang 80%. Sedangkan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan sebesar 20%.
“Kawasan hutan yang lebat dengan pepohonan dapat berperan sebagai ‘obat’ untuk mengurangi emisi karbon (CO2) karena akan menyerap karbon sekitar 50% dari biomasa pohon,” kata dia. (Ant/OL-06)

Sumber: http://www.mediaindonesia.com

ANALISIS

Lingkungan selain berfungsi sebagai modal pembangunan juga memiliki fungsi yang sangat vital dalam menopang kehidupan. Beberapa persoalan tentang lingkungan yang belakangan mengemuka perlu dilihat sebagai sebuah fenomena untuk menggugah kesadaran akan kelestarian lingkungan. Keberadaannya mutlak menjadi tanggung jawab manusia manakala terdapat ketidak seimbangan sistem sehingga berakibat tidak berjalan dengan baiknya kondisi lingkungan. Tanpa terkecuali juga pada persoalan Udara.

Sangat kompleks ketika udara sebagai salah satu elemen dalam lingkungan kita mengalami sebuah gangguan. Fungsi pokok sebagai penopang kehidupan salah satunya dipegang peranannya oleh udara. Udara menjadi sangat penting bagi demikian banyak makhluk hidup di dunia. Tanpa udara, nuansa kehidupan tidak bisa tercipta. Dan keberadaan udara di dunia pun merupakan bukti besar betapa Tuhan memberikan nikmat yang tak terhingga pada umat Nya. Tanpa satu pun umatnya yang meminta untuk itu.

Pencemaran Udara di Jakarta yang dalam artikel disebutkan merupakan akibat dari beberapa sumber di antaranya : 80% berasal dari sektor transportasi, dan 20% industri serta limbah domestik. Hal ini tentunya menunjukkan betapa kritisnya kondisi udara yang melanda Jakarta untuk waktu belakangan ini. Keberadaan udara secara biologis menjadi kebutuhan pokok manusia. Akan sangat terganggu manakala supplai udara yang dihasilkan oleh tumbuhan sebagai produsen oksigen terganggu. Secara yuridis, kondisi pencemaran di jakarta tersebut setidaknya berkaitan pula dengan ketentuan pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan ingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut di atas sebagai dasar pokok bahwa setiap manusia dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah dicover dan dilindungi hukum. Ketentuan ini ternyata ditegaskan pula dalam pasal 5 ayat 1 UUPLH. Dimana hak setiap orang salah satunya adalah untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Keterpurukan kondisi udara tidak serta merta mutlak menjadi beban tanggung jawab pemerintah dengan regulasinya. Akan tetapi perlu adanya daya dukung kesadaran masyarakat akan pemulihan pencemaran udara di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam artikel bahwa Pemda DKI Jakarta juga telah menetapkan beberapa perda dalam rangka memulihkan stabilitas udara disana, akan tetapi hal ini juga perlu adanya ruang partisipasi aktif dari masyarakat. Secara Yurideis, negara sebagai pemegang kendali kebijakan berhak untuk menerapkan kebijakan untuk menata lingkungannya. Erat kaitannya dengan itu adalah ketentuan hukum administrasi dimana dalam hal pencemaran udara tentu yang menjadi sasaran pokok adalah pencemarannya. Pekerjaan Rumah bagi Pemerintah untuk bisa meminimalisir hal ini dengan menerapkan beberapa ketentuan hukum khususnya di bidang administrasi (*).

Explore posts in the same categories: Argumentation, Law, Lingkungan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: