Bangsaku Dalam Hitungan Waktu

Ditulis September 29, 2009 oleh mangkunegara
Kategori: Poetry

Indonesia…

Kemegahan nan pernah ada

Saat nyiur berbaur sutera

Tatkala hujan menurunkan berkah

Bukanlah sebuah prahara petaka

Saat tahta tiadalah hal yang berharga

Tapi sang punya kuasa pun terhormat karenanya

Tak banyak orang merebut kedudukan

Tak banyak pula pajangan berceceran

Nian indah bumi Indonesia kala itu

Tertegun saat semua itu terlampau di ujung jari

Tak ada lagi jemari yang utuh karena terisap sejarah

Tak ada bekas ataupun prastasi estafet yang harus diemban

Putus sudah sebuah alur kehormatan

Berhembuskan topan

Terguyurkan banjir bandang

Tsunami yang seakan tak kenal henti mengancam

Nafas jiwa tarung tak sehat merebak

Menerpa seonggok peradaban yang kokoh terpegang

Yang toleran..

Yang menjunjung tinggi sebuah kekeluargaan

Sungguh…

Ketika semua tercabik oleh ulah manusia yang cela

Tak satupun nampak betapa eloknya Indonesia

Hancur lebur…

Lahar tlah gugur dari dekapan gunung

Bengawan tak lagi segan

Angina pun tak ada lagi toleran…

Semua terbaur menyambar mengampar-ampar

Seakan sudah tiada lagi harga diri

Sebuah pertanda besar

Bangsaku dalam hitungan waktu…………………

BAHAYA LATEN ‘LEGAL LOGGING’ TERHADAP KELESTARIAN HUTAN DI INDONESIA

Ditulis September 29, 2009 oleh mangkunegara
Kategori: Argumentation, Law, Lingkungan

Pada tahun 1950 Dinas Kehutanan Indonesia pernah merilis peta vegetasi. Peta yang memberikan informasi lugas, bahwa, dulunya sekitar 84 persen luas daratan Indonesia (162.290.000 hektar) pada masa itu, tertutup hutan primer dan sekunder, termasuk seluruh tipe perkebunan. Selama sepuluh tahun terakhir, menurut Profesor Doktor Soekotjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM), laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai dua juta hektar per tahun. Saat ini tidak lebih dari separo wilayah daratan Indonesia tidak berupa hutan. Jelas sangat menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dibandingkan dengan era tahun 1950 yang mencapai 84 persen wilayah daratan Indonesia berupa hutan. Keterpurukan kondisi hutan di Indonesia tampak terlihat dari adanya perubahan pada aliran sungai yang tidak biasa, erosi tanah, dan berkurangnya hasil dari produk-produk hutan serta berkurangnya jumlah debit air yang dihasilkan oleh sumber mata air di Indonesia. Belum lagi rentetan bencana alam baik banjir, tanah longsor maupun gempa bumi yang secara meluas merupakan efek khusus dari adanya kerusakan hutan di Indonesia.

Baca Selengkapnya…

NILAI – NILAI PANCASILA

Ditulis September 29, 2009 oleh mangkunegara
Kategori: Argumentation, Law

v     Nilai Dasar                : Kebebasan/Kemerdekaan

Nilai Kebebasan/kemerdekaan ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Pertama. Didalamnya memuat keyakinan kita kepada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Penghapusan akan penjajahan adalah merupakan suatu konsekuensi logis dari keyakinan akan kemerdekaan ini.

Nilai Instrumental    : Pasal 28 UUD 1945 Pasca amandemen.

Di dalam pasal 28 tersebut tertuang hak-hak dasar yang harus dan mutlak menjadi hak individu. Dimana setiap inividu merdeka dan berhak akan hal itu. Hak itulah yang disebut dengan hak asasi manusia. Di dalam konsep hak asasi manusia ini, kemerdekaan bangsa dapat timbul. Sebab bangsa adalah representatif kolektif akan kesatuan dari individu-individu yang kesemuanya memiliki hak asasi manusia itu.

Nilai Praksis              : Konsepsi Nilai kemerdekaan atau kebebasan ini diimple

Mentasikan kemudian pada tahun 1948 dengan disahkannya deklarasi universal hak asasi manusia. Fakta yang demikian ini menunjukkan betapa pengaruh besar nilai dasar pancasila yang saat itu telah lahir beberapa tahun lebih awal dari adanya DUHR tersebut. Demikian kenyataan yang ada, adalah mengidentifikasikan bahwa nilai kemerdekaan/kebebasan sangat relevan untuk diterapkan di dalam kehidupan masyarakat.


Baca Selengkapnya….

SUKSESI

Ditulis September 29, 2009 oleh mangkunegara
Kategori: Law

Secara umum ada beberapa macam Suksesi, Di antaranya adalah Suksesi Negara dan Suksesi Pemerintahan.

Suksesi Negara didefinisikan sebagai Pengalihan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara yang telah berubah atau kehilangan identitasnya kepada negara-negara atau kesatuan-kesatuan lain.  Suksesi Negara terjadi karena adanya latar belakang yaitu adanya perubahan baik secara keseluruhan atau sebagian kedaulatan atas bagian-bagian wilayahnya negara yang bersangkutan. Jadi, Suksesi Negara ini berawal dari adanya kondisi perubahan pada negara yang bersangkutan.

Baca Selengkapnya……

PERBANDINGAN ANTARA KETENTUAN UU ZEE INDONESIA (UU NO. 5 TAHUN 1983) DENGAN KETENTUAN TENTANG ZEE DI DALAM UNCLOS TAHUN 1982

Ditulis September 29, 2009 oleh mangkunegara
Kategori: Law

Secara historis, bahwa UU No. 5 tahun 1983 (UU ZEE) ‘umurnya’ satu tahun lebih muda dibandingkan dengan UNCLOS 1982. Dalam artian, bisa saja ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU ZEE Indonesia adalah mengadoptir ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982. Dengan mengesampingkan bahwa Indonesia barulah meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1985, yakni 2 tahun setelah UU ZEE lahir.  Namun patutlah kiranya dapat disinkronkan antara UNCLOS 1982 dan UU ZEE.
Baca Selengkapnya…..

Perlindungan Terhadap Penegakan HAM

Ditulis September 29, 2009 oleh mangkunegara
Kategori: Uncategorized

Perlindungan terhadap penegakan Hak Asasi Manusia merupakan hal yang sangat esensial terhadap tingkat keberadaban sebuah negara. Pasalnya, pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia akan sangat rentan sekali menimbulkan reaksi baik secara internal maupun eksternal terhadap keberlangsungan proses ketatanegaraan. Hal ini tak lain adalah bahwa Problematika HAM adalah universal. Artinya, keberadaannya mendapatkan apresiasi seluruh manusia di dunia, salah satu indikasinya  adalah adanya deklarasi universal Hak Asasi Manusia.

Demikian halnya di Indonesia, wujud adanya konstitusionalisme Hak Asasi Manusia adalah keberpihakan negara Indonesia akan pengakuan Hak Asasi Manusia rakyatnya. Konstitusionalisme HAM ini dimaksudkan akan menjamin perlindungan HAM rakyat Indonesia dengan menerapkannya pada hukum positif di Indonesia. Sementara itu, bangsa Indonesia ternasuk penganut civil law system, sehingga secara tertulis pengaturan tersebut disebutkan dengan sistematis di dalam konstitusi. Padahal selain dalam bentuknya yang tertulis, konstitusi-konstitusi modern di dunia, ditandai salah satunya oleh penegasan atau pengaturan jaminan  perlindungan Hak-hak Asasi Manusia.[1] Hal semacam inilah yang secara praktis semestinya sudah menjadi rujukan penegakan secara legal terhadap jaminan penegakan HAM di Indonesia. Bagaimana pun juga, keberpihakan kepada rakyat semestinya sangatlah diunggulkan. Akan tetapi inilah fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa justru negaralah yang sangat berpotensi besar terhadap pelanggaran HAM di negeri ini. Belum lagi permasalahan penjaminan perlindungan yang dilakukan oleh negara sangatlah tidak efektif.

Yang menjadi sasaran adalah rakyat. Sedangkan istilah “rakyat” sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah “Pemerintah”. Istilah rakyat pada hakekatnya berarti yang diperintah (the governed, geregeerde). Dengan demikian istilah rakyat mengandung arti yang lebih spesifik dibandingkan Istilah-Istilah dalam bahasa asing.[2]Dalam konstalasi ini, memberikan gambaran bahwa ada indikasi pertentangan antara pemerintah sebagai oknum yang memiliki legalitas untuk membuat kebijakan dan rakyat sebagai objeknya. Inilah yang kemudian berkembang secara meluas bahwa negara sangat andil besar terhadap keberlangsungan sistem ketatanegaraan yang dinamis dan partisipatif terhadap perkembangan sosialnya.

Orientasi kerakyatan yang ditanamkan oleh bangsa ini diimplikasikan di dalam konstitusi yang menyebut bahwa negara bertanggung jawab atas penegakan HAM rakyatnya. Inilah yang kemudian perlu ditafsiri secara sistematis terhadap realita yang ada saat ini. Pencantuman negara sebagai penanggung jawab kelangsungan perlindungan HAM adalah dinilai sebagai bentuk keberpihakan negara pada rakyatnya. Secara teoritis gramatis memang  menyebutkan demikian. Namun perlu kiranya mengkaitkan dengan nilai praksisnya bahwa realita yang ada saat ini, tanggung jawab yang dibebankan kepada negara, dimaksudkan dapat merealisasikan secara menyeluruh mengingat kapasitas negara sebagai organisasi tertinggi belumlah terlaksana secara efektif.

Perlindungan HAM rakyat Indonesia secara teknis ditetapkan melalui Undang-Undang. Bahkan terdapat porsi besar dalam UUD 1945 . Lagi-lagi yang menjadi kendala adalah teknis di lapangan. Teori yang ada melalui UUD dan UU tersebut tidak bersentuhan secara langsung di masyarakat. Negara melalui beberapa jajaran kabinetnya belumlah bisa dibilang cukup untuk menangani pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Justru penempatan posisi negara sebagai pelindung, tidak lagi memperlihatkan kapasitasnya sebagai organisasi terbesar di dalam negara.

Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 pasca amandemen menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemahaman atas tanggung jawab semacam ini perlulah kiranya ada kelangsungan. Bukan justru saling tuding. Negara diartikan secara sempit dan cenderung taktis untuk mengartikulasinya. Sehingga asumsi yang muncul berangkat dari pasal 28I ayat 4 ini adalah bahwa yang dimaksud negara adalah pemerintah beserta jajaran-jajarannya. Namun satu hal yang dilupakan bahwa Pemerintah disini hanyalah satu dari beberapa unsur konstitutif pembentuk negara, yakni di dalam unsur-unsur tersebut masih ada rakyat, wilayah dan kedaulatan. Memang benar apa yang dikatakan G. Moesca bahwa The many are ruled by the few, dan itulah yang berkembang secara praktis yang ada. Akan tetapi artikulasi perkataan Moesca ini cenderung berimbas kepada pemahaman-pemahaman yang statis. Seperti halnya penafsiran pemerintah, negara dalam pasal tersebut di atas. Apabila dicermati, benarlah di dalam negara yang heterogen ada sosok pemimpinnya. Namun lagi-lagi pemimpin hanyalah representatif, bukan kemudian menganalogikan negara, pemerintahan itu dengan siapa yang memimpinnya. Opini  yang salah semacam ini justru berimbas pula pada wetgever kita. Bahwa berkali-kali disebukan mengenai pertanggung jawaban ada pada negara, ini pun tidak ada kontribusi yang maksimal pula.

Adapun yang menjadi tujuan adalah adanya perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi rakyat. Oleh karenanya, di dalam membangun kondisi yang dinamis diperlukan adanya suatu prinsip. Dalam prinsip tersebut, landasan berpijaknya adalah pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara.Konsepsi tersbut haruslah juga bersandar pada konsep-konsep perlinungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dan konsep-konsep rechtstaat serta the rule of law. Konsep perlindungan terhadap Hak Asasi manusia memberikan isinya. Konsep rechtstaat dan the rule of law menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia akan subur dalam wadah rechtstaat dan the rule of law. Sebaliknya akan gersang pada negara diktator dan totaliter.[3]

Problematika  perlindungan dan pengakuan atas Hak Asasi manusia di Indonesia yang bukanlah sebagai negara diktator ataupun totaliter sangatlah dimungkinkan tumbuh subur dalam rechtstaat maupun the rule of law. Dalam tataran ini, pengaturan di dalam hukum positif yang ada sangat andil besar sebagai landasan berpijak dan petunjuk teknisnya. Secara teoritis akan banyak kontribusi yang diberikan dari pengaturan sistem yang demikian. Dimana pengedepanan akan tanggung jawab negara sangat diunggulkan. Namun, kembali lagi penafsiran yang statis dan sempit akan makna negara ini yang kurang ditekankan. Sehingga yang seharusnya rakyat sebagai bagian dari negara merasa tidak bertanggung jawab atas penegakannya karena memandang sudah adanya pemerintah yang menegakkan hal itu.

Secara langsung maupun tidak langsung, pemahaman seperti ini berpengaruh pula pada praktek di lapangan. Belum adanya penekanan yang pasti dan diatur secara legal di dalam hukum positif Indonesia akan penafsiran hal itu berdampak pada ketidak efektifan distribusi tanggung jawab negara. Rakyat, yang dalam hal ini bisa dianalogikan sebagai individu bagian negara, seharusnya juga bertanggung jawab dan diberi kepercayaan akan penegakan dan pengakuan HAM.

Yang ada saat ini, pelanggaran atas HAM tidaklah mendapat respon baik secara langsung maupun tidak langsung dari individu secara mandiri dan kolektif. Dengan begitu perlulah adanya sinergitas pemahaman yang ditetapkan secara legal melalui peraturan hukum yang jelas. Karena apabila hal ini masih saja tidak diperhatikan, bukan tidak mungkin kondisi yang semacam ini akan kontinu berkembang dan memunculkan opini publik yang kliru terhadap penafsiran peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga pelanggaran HAM di dalamnya juga sangat berpotensi besar terjadi.


[1] Kuntjoro Purbopranoto, Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, h. 64.

[2] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu,Surabaya, 1987, h.1

[3] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu,Surabaya, 1987, h.20

“PARDI” in Action

Ditulis September 29, 2009 oleh mangkunegara
Kategori: Argumentation

Kesadaran berpikir kita terhadap penataan sosial perlu mendapatkan porsi yang cukup. Saat ini sadarkah kita bila kita berbeda?namun sadarkah pula jika kita adalah sama?Sadarkah jika kita hidup dan bersatu padu dalam wadah yang demikian rapi telah terstruktur?. Pemantapan pada prinsip dasar kehidupan yang pantas kita emban adalah sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Belum tentu hal semacam ini lantas kita pikirkan. Pada dasarnya kodrat kita sebagai bangsa yang memiliki dasar norma adalah menjunjung tinggi semangat untuk kritis dalam berpikir. Relevan dalam menerapkan tindakan. Dan sanggup dengan konsekuen untuk melaksanakan. Sebuah hal yang mustahil ketika kita mengetahui hal itu, kita renungkan dan kita pikirkan secara mendalam, kemudian tanpa satu pun jawaban kita memalingkan wajah kearah yang bukan semestinya kita lakukan.

Mendeskripsikan sebuah perbedaan amatlah sulit. Namun ketika persamaan itu ditonjolkan, bukan tidak mungkin akan menyirnakan rasa berbeda. Kita tekankan di sini adalah rasa, bukan perbedaan yang secara materiil kita lihatkan. Rasa berbeda, rasa sama dan rasa saling memiliki adalah kunci pokok pengembangan tanggung jawab mengemban visi persatuan bangsa. Bukan bangga, bukan suka, tetapi apakah suka akan selamanya? Keadaan duka juga tak kan berlarut dalam waktu yang lama ketika ada pembalut rasa duka tersebut.

Adalah perumusan yang sangat membutuhkan refleksi dari beberapa segi di saat memunculkan gagasan bangsa yang satu. Kita ingat bahwa kita adalah majemuk, kompleks dan berlapis-lapis elemen masyarakat yang menyusun kerangka hidup bangsa kita. Tidak perlu menunggu bola untuk mewujudkan cita-cita. Visi dan pandangan berfikir adalah pembahasan yang perlu dikaji mendalam. Ketika kita ada, barulah kita akan mulai menata. Di saat kita bangga di situlah kita menyimpan potensi duka.

Ingatlah suatu saat nanti ketika revolusioner telah hadir di tengah-tengah kita, ketika perubahan kultur mulai merjut masuk dalam dunia kita. Tatkala etika moral telah terabaikan lantaran tertindas dengan pembaharuan budaya. Akan tidak ada waktu lagi menyesali apa yang telah kita perbuat dan mengapa kita tidak berbuat. Ketika kita malu untuk mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, maka kita pun akan masuk ke dalam perangkap tikus yang berani hanya lewat belakang. Kita lihat kita hanya mampu mengendapkan pemikiran dalam kontekstual pembaharuan penegakan kebenaran hanya pada saat tidak ada orang. Hanya ketika semua tidak melihat kepada kita. Apakah berarti? BUKAN.

INTERVENSI

Ditulis September 29, 2009 oleh mangkunegara
Kategori: Law

Intervensi dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara adalah ikut serta atau diikutsertakannya pihak ketiga berupa perorangan atau badan hukum perdata yang berada di luar pihak berperkara dalam proses pemeriksaan perkara. Intervensi dimungkinkan sebelum acara pembuktian (paling lambat saat duplik). Dengan kata lain bilamana intervensi diajukan setelah duplik, maka intervensi dianggap batal. Kemungkinan masuknya pihak ketiga ini (intervensi) diatur dalam pasal 83 UU No. 5 tahun 1986.

Terdapat beberapa kemungkinan motivasi masuknya pihak ketiga dalam proses peradilan, yaitu:

  1. Atas Prakarsa Sendiri

Dalam hal pihak ketiga ingin mempertahankan serta membela hak dan kepentingannya agar tidak dirugikan oleh putusan pengadilan yang sedang berjalan, maka pihak ketiga tersebut sebagai pihak yang mandiri dan berkedudukan  di tengah-tengah antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Untuk dapat ikut serta dalam perkara atau proses pemeriksaan perkara, karena atas prakarsa sendiri, maka pihak ketiga tersebut harus mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan serta hal yang dituntut, sesuai dengan ketentuan pasal 56 UU No. 5 tahun 1986. Permohonan tersebut berisi alasan-alasan dan hal-hal yang diminta pemohon yang ditujukan kepada pengadilan yang sedang memeriksa perkara.

Permohonan tersebut diputus melalui putusan sela dan dicantumkan dalam berita acara sidang. Isi putusan sela tersebut bisa berupa pengabulan atau penolakan permohonan. Apabila permohonan dikabulkan maka pihak ketiga tersebut berkedudukan sebagai Penggugat Intervensi. Sedangkan apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan, maka tidak dapat dimintakan banding secara sendiri, melainkan harus bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan yang dimaksud. Alternatif lain, pihak ketiga tersebut bisa pula mengajukan gugatan di luar proses yang sedang berjalan hanya saja bila ia bisa menunjukkan bahwa ia berkepentingan untuk mengajukan gugatan itu dan gugatannya telah memenuhi syarat.

  1. Atas Permintaan Hakim

Dalam proses pemeriksaan perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara sangat dimungkinkan adanya putusan pengadilan yang berpengaruh terhadap pihak ketiga. Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan bisa pula berhubungan dengan pihak ketiga. Bertitik tolak bahwa gugatan diajukan oleh perorangan atau badan hukum terhadap badan yang berwenang menerbitkan KTUN dimaksud, maka terdapat hal yang mungkin mengesampingkan kepentingan pihak ketiga. Dalam kondisi yang demikian hakim berwenang untuk melakukan atau mengikutsertakan pihak ketiga dimaksud dalam proses peradilan. Dengan demikian secara administratif pihak ketiga dimaksud akan dipanggil dengan resmi sebagaimana mestinya.

Sebagai contoh A menggugat Wali Kota untuk mencabut izin pendirian bangunan B. gugatan dilakukan antara A dan Wali kota saja. Padahal dalam hal ini, kepentingan B sangat menjadi pokok. Dalam kondisi seperti itu, maka hakim berwenang untuk menarik B ke dalam proses perkara yang kemudian disebut sebagai tergugat II intervensi. Mengingat bahwa secara logis, B tentu tidak ingin dirugikan atas keputusan hakim kelak (pencabutan izin mendirikan bangunannya).

  1. Atas Permintaan salah satu pihak (penggugat atau tergugat)

Masuknya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara atas permintaan salah satu pihak berperkara dilatar belakangi agar adanya penguatan terhadap posisi hukum para pihak yang bersengketa. Cara ini dalam acara perdata disebut voeging. Bila yang menarik adalah pihak penggugat, maka kedudukan pihak ketiga adalah sebagai Penggugat II Intervensi dan sebaliknya jikalau pihak tergugat yang berinisiatif menarik pihak ketiga dalam perkara, maka kedudukan pihak ketiga tersebut adalah sebagai Tergugat II Intervensi.

Baik Tergugat II maupun Penggugat II intervensi, keduanya difungsikan agar memperkuat posisi hukum para pihak yang menariknya. Tergugat II Intervensi diharapkan bisa menguatkan posisi hukum Tergugat dan Penggugat II Intervensi diharapkan untuk memperkuat posisi hukum Penggugat. Dimungkinkan pula voeging dilakukan atas prakarsa sendiri, tentunya setelah pihak ketiga yang bersangkutan mengajukan permohonan dan dikabulkan oleh pengadilan. Syarat utama dalam hal ini adalah adanya syarat mempertahankan hak dan kepentingan. Karena pihak ketiga yang tidak berkepentingan dan tidak akan menderita kerugian, tidak diperkenankan mengadakan penggabungan diri untuk bersama-sama melawan pihak lawan dengan bergabung pada salah satu pihak.

Masuknya pihak ketiga dalam proses, menurut Sjachran Basah baik atas prakarsa sendiri atau permintaan hakim hanya ditempatkan pada pihak penggugat saja, dan tidak diberikan pada pihak tergugat. Mengingat ketentuan bahwa sebagai tergugat dalam Proses acara TUN, adalah pejabat yang menerbitkan KTUN.

Berdasarkan pasal 83 dan pasal 118 UU No. 5 tahun 1986, intervensi dimungkinkan dalam 2 masa. Yaitu intervensi pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dan intervensi pada saat pelaksanaan putusan pengadilan. Intervensi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dimotivasi tiga kategori sebagaimana telah diuraikan di atas. Pengaturan masuknya pihak ketiga ini sangat diperlukan sebab karakter putusan PTUN berlaku erga Omnes (berlaku semua) dan sangat berbeda dalam acara perdata yang mana putusan hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan PTUN harus cermat dan berhati-hati.